ARTIKEL | Halaman Keenam

Secara umum belum terdapat kemajuan yang signifikan dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Dompu dibandingkan dengan tahun lalu. Uraian singkat selengkapnya hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Dompu masih berfokus pada penyerapan anggaran yang hanya menghasilkan output kegiatan dan belum sepenuhnya berorientasi hasil (outcome) yang memberikan kemanfataan pada masyarakat secara nyata.
2. Dokumen perencanaan kinerja di level satuan kerja belum sepenuhnya merupakan penjabaran/cascade dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah, belum dilengkapi dengan indikator kinerja yang relavan dan terukur, serta target – target yang memadai. Perjanjian Kinerja juga belum sepenuhnya diuraikan ke dalam target – target yang lebih operasional yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja di Tingkat Eselon III dan IV.
3. Perjanjian Kinerja belum sepenuhnya dilengkapi dengan Rencana Aksi yang menguraikan secara rinci berbagai aktivitas yang akan dilakukan serta anggaran yang digunakan.
4. Sistem monitoring belum dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Aksi dan Target – target yang ingin dicapai.
5. Pelaporan Kinerja belum sepenuhnya menggambarkan informasi kinerja karena masih sebatas pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
6. Sistem evaluasi masih sebatas pada evakuasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, belum menyentuh pada evaluasi keberhasilan pelaksanaan program, sehingga belum mampu memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja.

 

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan Sistem Akuntabilitas di Pemerintah Kabupaten Dompu, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melakukan reviu dan perbaikan terhadap dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa dokumen – dokumen tersebut dapat memberikan arah yang jelas sesuai dengan prioritas daerah dalam upaya pencapaian target – target jangka pendek dan menengah yang lebih berorientasi pada outcome. Reviu sebagai dimaksud di atas, mencakup reviu atas tujuan dan sasaran yang dilengkapi dengan indikator kinerja utamayang relevan, spesifik, dan terukur dan benar – benar sesuai dengan tugas dan fungsi yang dijalankan.
2. Memperbaiki dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja di tingkat satuan kerja sampai ke level eselon III dan IV secara berjenjang sebagai penjabaran/cascade dari dokumen perencanaan di tingkat daerah.
3. Menerapkan anggaran berbasis kinerja dengan mewajibkan setiap OPD untuk mempertanggungjawabkan kinerja pada tahun sebelumnya sesuai dengan Perjanjian Kinerja sebelum mengajukan anggaran pada tahun selanjutnya.
4. Memastikan bahwa pengajuan anggaran harus mengacu pada kegiatan – kegiatan yang tidak hanya menghasilkan output tetapi juga menghasilkan outcome yang relevan dengan upaya pencapaian tujuan dan sasaran.
5. Memastikan bahwa perjanjian kinerja menjadi instrumen manajemen untuk memonitoring dan evaluasi, penilaian kinerja satuan kerja dan individu, pemberian penghargaan dan sebaliknya.
6. Melakukan reviu terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran secara berkala dengan mengacu pada penyempurnaan IKU. Hasil reviu tersebut harus dapat memastikan bahwa anggaran memang dialokasikan hanya untuk pencapaian sasaran strategis pembangunan.

 

Dari pemaparan KemenPANRB di atas, dapat kita petik pelajaran dan menindaklanjuti dengan melakukanpenelusuran referensi tambahan yang relevan, sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diketahui break down komponen penilaian sebagaimana disajikan dalam Tabel di bawah ini:

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Sub Komponen
a.	Perencanaan Kinerja	30	a. Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%);  Kualitas Renstra (5%), Implementasi Renstra (3%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%
b.	Pengukuran Kinerja	25	a. Pemenuhan pengukuran  (3%) b. Kualitas Pengukuran (12,5%) c. Implementasi pengukuran (7,5%)
c.	Pelaporan Kinerja	15	a.  Pemenuhan pelaporan (3%) b. Kualitas pelaporan (7,5%) c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
d.	Evaluasi Internal	10	a.   Pemenuhan evaluasi (2%) b.   Kualitas evaluasi (5%) c.   Pemanfaatan hasil evaluasi  (3%)
e.	Capaian Kinerja	20	a. Kinerja yang dilaporkan  (output) (5%) b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%) c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)
	Total	100