Detail Berita/Artikel

---

MUSRENBANG KAB.DOMPU

Bappeda_Dompu | 2018-05-22 | 01:10:51

DOMPU—Pada Musrenbang Kab.Dompu 2018 di Kantor Bupati Dompu, Rabu pagi (18/04/2018) mengangkat tema “penguatan sinergisitas pembangunan infrastruktur dan Pelayanan Dasar Serta Ekonomi Kerakyatan Dalam Pemerataan Pembangunan”, dalam beberapa aspek memang sudah Relatif baik. Hal ini ditandai dengan adanya apresiasi dan penghargaan dari Pemerintah atasan terkait kinerja pembangunan  di Kabupaten Dompu.

Pemerintah Kabupaten Dompu juga selalu mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 3 tahun berturut-turut. Disamping itu Kabupaten Dompu juga mendapatkan penghargaan sebagai Daerah dengan penurunan kemiskinan paling progressif selama kurun waktu 2013 -2017 di provinsi NTB. Pada aspek pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu 2010 sampai dengan tahun 2017 selalu tumbuh diatas 5 % dan berada diatas pertumbuhan nasional.

Angka kemiskinan kita meskipun penurunannya paling progresif di NTB, namun masih relative tinggi yaitu 13,43 % diatas rata-rata nasional sebesar 10,12 %, Indeks Pembangunan Manusia meskipun telah meningkat ke 66,33 poin, namun masih dibawah rata-rata nasional 70,17 poin dan berada pada posisi ke 5 dari 10 kabupaten/kota di Prov NTB.

Untuk mengatasi permasalahan pembangunan yang dihadapi diperlukan berbagai strategi pembangunan yang tepat yang antara lain mencakup, Pertama,pembangunan hendaklah dilaksanakan secara holistik integratif tematik, dan spasial. Kedua, pembangunan sumberdaya manusia harus memuliakan manusia untuk menjadi lebih mandiri dan berdaya saing. Ketiga, pembangunan diprioritaskan untuk mengurangi kemiskinan, keterbelakangan dan kesenjangan pendapatan. Keempat, pembangunan diperhatikan agar tidak merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan ekosistem.

1. Percepatan penurunan angka kemiskinan dan peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat.
2. Pembenahan infrastruktur dasar dan strategis.
3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.
4. Peningkatan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan.
5. Peningkatan kualitas dan efektifitas pelayanan kesehatan masyarakat.
6. Peningkatan kesejahteraan keluarga, perlindungan perempuan dan anak.

Seiring dengan perkembangan mekanisme perencanaan saat ini, trend penggunaan aplikasi perencanaan ( E-Planing ) dalam memfasilitasi tahapan dan proses perencanaan pembangunan semakin di kedepankan. Pada proses perencanaan di tingkat pusat tahun ini mulai menggunakan Sistem Informasi Manajemen Penyelarasan (SIMLARAS) untuk pengusulan prog/keg APBN dan Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) untuk pengusulan DAK serta NTB – Planing untuk pengusulan tingkat Prov NTB serta SIMDAPerencanaan yang akan kita implementasikan mulai tahun ini. Dalam implementasinya kita masih dihadapkan pada berbagai kendala teknis yang terutama disebabkan oleh pengembangan aplikasinya yang belum sempurna serta kemampuan kita untuk mengadaptasi system perencanaan pembangunan berbasis elektronik yang belum optimal.

Perkembangan ini tentunya menuntut adanya kemampuan untuk menyesuaikan diri terutama terhadap organisasi perangkat daerah yang ada. Perkembangan ini merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa kita tolak.

ZA Bappeda.