Detail Berita/Artikel

---

BAPPEDA DAN LITBANG MELAKUKAN BEBERAPA TEROBOSAN BARU PADA PELAKSANAAN MUSRENBANG TAHUN 2020 DITENGAH PANDEMI COVID-19

Bappeda_Dompu | 2020-05-09 | 01:47:41

Bappeda dan Litbang kabupaten Dompu melakukan terobosan baru dalam pelaksanaan Musrenbang tingkat kabupaten Dompu tahun 2020, untuk pertama kalinya pelaksanaan Musrenbang penyusunan RKPD kabupaten Dompu dilakukan secara virtual melalui video teleconference. Hal ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID 19 yang sedang melanda negara kita yaitu penerapan kebijakan social distancing dan physical distancing.

 

Pelaksanaan Musrenbang secara virtual video teleconference menindaklanjuti arahan Kemendagri melalui Surat Edaran nomor 440.2252/SJ tertanggal 23 Maret 2020 perihal pelaksanaan Musrenbang RKPD Propinsi kabupaten/Kota sebagai tindak lanjut penerapan social distancing akibat pandemi COVID 19 yang melanda negara kita.

 

Dasar pelaksanaan Musrenbang  Tahun 2020 ini, dilaksanakan  mengacu  pada  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 86  tahun  2017  tentang Tata  Cara  Perencanaan, Pengendalian  dan  Evaluasi Pembangunan  Daerah  dan  Tata  Cara  Evaluasi Ranperda  tentang  RPJPD, RPJMD  dan  Tata  Cara Perubahan  Rencana  Pembangunan  Jangka Panjang Daerah  (RPJPD)  dan  Perubahan  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD  ) dan  Rencana  Kerja  Pemerintahan  Daerah (RKPD).

 

Ketua Panitia penyelengara Musrenbang tingkat kabupaten Dompu tahun 2020 Asisten Pemerintahan Setda kabupaten Dompu, Ir. Ruslan melaporkan bahwa tujuan diselenggarakannya Musrenbang tingkat kabupaten Dompu tahun 2020 adalah  menampung  berbagai masukan dan usulan dari Stakeholders dalam rangka penajaman, penyelarasan  dan  penyempurnaan kerangka  regulasi  dan  anggaran  yang  akan dituangkan dalam  RKPD  Kabupaten  Dompu  tahun 2021,  untuk  selanjutnya  akan  digunakan sebagai  bahan  penyusunan  RAPBD  Kabupaten Dompu Tahun 2021.

 

Dan lanjut Ir. Ruslan menyampaikan bahwa, keluaran yang diharapkan melalui pelaksanaan Musrenbang tingkat kabupaten Dompu akan menghasilkan keluaran berupa penetapan arah kebijakan, prioritas program dan kegiatan  pembangunan  dan  plafon  /  pagu  dana indikatif  berdasarkan  bidang  kewenangan  atau fungsi SKPD; Daftar  prioritas pembiayaan dari APBD Kabupaten; dan Daftar usulan  kegiatan  pada  tingkat  Pemerintah Kabupaten.

 

Musrenbang tingkat kabupaten Dompu yang diselenggarakan secara virtual teleconference ini dilaksanakan pada hari kamis tanggal 30 April 2020 dibuka oleh Bupati Dompu dan dihadiri oleh unsur pimpinan dari Forkopimda Kabupaten Dompu; Anggota DPRD; Bappeda Provinsi NTB; Kepala OPD, BUMD, dan Non Departemen; Delegasi  Kecamatan; Kelurahan; dan Unsur LSM, Asosiasi, Organisasi Wanita /Profesi, Perbankan, Toga, Toma dan Perguruan Tinggi.

 

Ketua Panitia Pelaksanaan  Musrenbang  Menyampaikan bahwa Proses Musrenbang yang di laksanakan  ini merupakan rangkaian dalam upaya Menyusun RKPD tahun 2021, dan rangkaian proses ini telah melalui  tahapan tahapan antara lain sebagai berikut

1. Penyusunan Rancangan Awal RKPD dan Renja OPD; tanggal 3 s/d 5 Febuari 2020
2. Musrenbang Kabupaten di Kecamatan; tanggal 18 Febuari s/d 28 Febuari 2020
3. Penyusunan Rancangan RKPD dan Renja OPD; tanggal 4 s/d 6 Maret 2020
4. Forum OPD pada tanggal; tanggal 6 s/d 13 April 2020

 

Pada kesempatan Musrenbang tingkat kabupaten Dompu tahun 2020, Ir. Ruslan juga menyampaikan beberapa terobosan inovatif yang telah  dan  akan  dilaksanakan  dalam  rangka meningkatkan  kualitas  Musrenbang  tahun 2020, antara lain yaitu :

1. Penggunaan e-planning sejak penyusunan Rancangan Awal RKPD sampai dengan Musrenbang Kabupaten;
2. Penyusunan Rencana Kerja menggunakan Standar Satuan Harga dan Analisa Standar Belanja yang telah include didalam sistem e-planning;
3. Database pokok pikiran DPRD hasil reses telah tersedia dalam sistem e-planning;
4. Integrasi e-Planning (di Bappeda) dengan e-budgeting (di BPKAD) telah mungkin untuk dilakukan.

 

Dan terakhir dilaporkan juga dari hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui Musrenbang Kabupaten di Kecamatan dan Forum  Perangkat Daerah dapat ditampung  jumlah usulan  program  dan  kegiatan adalah sebagai berikut :

No	Urusan	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran
1.	Wajib Pelayanan Dasar	32	42	520.234.364.642,00
2.	Wajib Non Pelayanan Dasar	51	68	70.224.750.794,00
3.	Pilihan	15	19	54.377.546.190,00
4.	Fungsi Penunjang	37	66	203.666.645.306,10
JUMLAH		159	387	848.503.306.932,10