Detail Berita/Artikel

---

MATERI MUSRENBANG ONLINE DI KABUPATEN DOMPU TAHUN 2020 DI DOMINASI PEMBAHASAN TERKAIT PENANGANAN PANDEMI COVID-19

Bappeda_Dompu | 2020-05-05 | 08:23:53

Pada pelaksanaan musrenbang kabupaten Dompu tahun 2020, Bappeda dan Litbang kabupaten Dompu melakukan terobosan/ inovasi  yaitu dengan melakukan musrenbang secara virtual online melalui video teleconference. Musrenbang yang dilaksanakan secara online juga menghadirkan 3 (tiga) orang narasumber yang berasal dari TNP2K, Bappeda provinsi NTB dan DPRD kabupaten Dompu. Acara ini dipandu oleh Sekretaris Badan Bappeda dan Litbang kabupaten Dompu Muhammad Syahroni, SP MM.

 

Ketua DPRD kabupaten Dompu, Andi Bahtiar dalam penyampaian materinya menyampaikan topik pokok-pokok pikiran DPRD kabupaten Dompu yang pada prinsipnya dibagi menjadi 5 (lima) bidang usulan yaitu pertama, percepatan penurunan angka kemiskinan dan peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat, kedua bidang peningkatan pelayanan dasar, ketiga bidang infrastruktur dasar dan strategis, keempat bidang sosial keagamaan dan terakhir bidang peningkatan kualitas hidup dan penanggulangan bencana.

 

Sedangkan pemaparan oleh nara sumber dari Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Setwapres RI diwakili oleh Ketua Divisi Advokasi DR. Arif Tasrif menyampaikan materi dengan topik “Mencari Jalan Pemulihan Ekonomi” yang dalam materinya menyampaikan bahwa tantangan pokok dalam perencanaan pembangunan ditengah pandemi COVID 19 adalah akan terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu meskipun dampak pandemi belum bisa dipastikan, pemulihan ekonomi harus tetap menjadi fokus melalui peningkatan efisiensi fiscal. Pandemi COVID 19 ini yang jelas akan berdampak pada sektor-sektor seperti sektor Rumah Tangga, sektor UMKM, sektor Korporasi, sektor Keuangan Perbankan dan Perusahaan Pembiayaan.

 

Menurut DR. Arif Tasrif tantangan  fiscal yang di hadapi sebagai dampak Pandemi Covid 19 antara lain 1. Menurunnya kemampuan meraih PAD, karena menurunnya aktivitas ekonomi 2. Dampak relatif rendah pada daerah yang ekonominya digerakkan oleh sektor Pertanian, Perikanan, dan Peternakan. 3. Dampak paling tinggi pada daerah yang ekonominya mengandalkan sektor jasa, terutama pariwisata dan industri (seperti DKI Jakarta dan Bali).  4. Menurunnya Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2020 (belum ada rencana penurunan TKDD tahun 2021). Atau  Secara teoretik, tantangan bagi daerah termasuk Dompu adalah dengan mengoptimalkan Pendapatan dan meng Efisiensikan  Pengeluaran.

 

Terakhir DR. Arif Tasrif menyampaikan bahwa untuk perlindungan UMKM, ada beberapa perlindungan yang dilakukan oleh Pemerintah yaitu memberikan bansos kepada Pelaku UMKM yang terkategori miskin dan rentan. Pemerintah memberikan insenif perpajakan dengan menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final untuk pelaku UMKM yang beromzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun dari 0,5% menjadi 0%,  di lakukan Penurunan tarif  PPh Final berjalan selama enam bulan mulai April September 2020. Pemerintah merelaksasi dan merestrukturasi kredit UMKM, melalui penundaan angsuran maupun subsidi bunga penerima KUR, UMi, PNM Mekaar, dan kredit dari Pegadaian. Pemerintah (melalui K/L dan BUMN) dan Pemda diminta menjadi penyokong ekosistem usaha UMKM pada tahap awal pemulihan, dengan menyerap hasil produksi UMKM.

 

Selanjutnya pada pemaparan materi yang disampaikan oleh kepala Bappeda provinsi NTB yang di wakili oleh kepala bidang Evaluasi dan Pelaporan, DR. Mahjulan, menyampaikan bahwa dalam upaya penanganan wabah COVID 19 pemerintah provinsi NTB sudah mengambil langkah2 sesuai SKB menteri dalam negeri dan menteri keuangan nomor : 119/2813/sj dan no.177/kmk.07/2020, dan telah melakukan realokasi apbd murni tahun 2020 untuk percepatan penanganan covid sebanyak 59,91% dari total belanja barang dan jasa serta belanja modal yang difokuskan penggunaanya untuk Kesehatan, Jaring pengaman sosial dan Stimulus ekonomi untuk para UMKM dan IKM

 

Masih menurut DR. Mahjulan, pada musrenbang tahun ini pemerintah provinsi NTB  telah menetapkan tema RKPD tahun 2021 yaitu “Menuju NTB Gemilang dengan Membangun  Ekonomi, Peningkatan Nilai Tambah Industri, Pariwisata dan Investasi Sistem Kesehatan Daerah” dengan 6 (enam) prioritas daerah meliputi (1) penguatan mitigasi bencana, pembangunan infrastruktur layanan dasar serta konektivitas antar wilayah; (2) peningkatan akuntabilitas dan kualitas birokrasi serta pelayanan publik; (3) pembangunan sumber daya manusia; (4) pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan; (5) peningkatan nilai tambah perekonomian melalui modernisasi pertanian, industri pengolahan dan pariwisata; (6) penegakan hukum dan partisipasi perempuan dalam pembangunan.

Terakhir masih penyampaian DR. Mahjulan, terkait usulan usulan pemda Dompu dalam musrenbang Propinsi seperti Penanganan Jalan dan jembatan kewenangan propinsi di kecamatan kilo, rehabilitasi Daerah irigasi Daha Kompleks, Pembangunan Pelabuhan Nusantara Kilo, pembangunan industrialisasi pabrik pakan akan di perjuangkan dan akan menjadi prioritas pemerintahan propinsi NTB.

Musrenbang kabupaten Dompu tahun 2020 diakhiri dengan penyampaian draft Berita Acara kesepakatan Musrenbang oleh kepala bidang Fisik Prasarana Bappeda dan Litbang, Miftahul Suadah, ST yang secara garis besar menghasilkan sasaran utama pembangunan tahun 2021 yaitu : Pertumbuhan ekonomi menjadi 5%, tingkat kemiskinan menjadi 10.4, tingkat pengangguran terbuka menjadi 2%, Rasio Gini menjadi 0.33 – 0.32 dan IPM masyarakat kabupaten Dompu menjadi 69 poin.