Detail Berita/Artikel

---

Kolaborasi Pemangku Pendidikan Dompu Sepakat Tingkatkan Kecakapan Dasar dan Inklusi Sosial di Sekolah dan Madrasah

Bappeda_Dompu | 2025-05-19 | 18:44:25

Untuk memperkuat kualitas pendidikan dasar dan memperluas akses pendidikan secara merata, pemangku kepentingan di bidang pendidikan Kabupaten Dompu sepakat melakukan kolaborasi untuk meningkatkan kecakapan dasar serta mendorong inklusi sosial di sekolah dan madrasah. Kesepakatan tersebut dicapai dalam kegiatan “Eksplorasi Awal Perencanaan Kolaboratif Bidang Pendidikan” yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Dompu melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda Litbang) pada 17–18 Mei 2025.

Kepala Bappeda Litbang Kab. Dompu, Muhammad Adha, hadir membuka acara yang di gelar di ruang pertemuan Bappeda Litbang ini. Kegiatan ini sendiri bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai tantangan di sektor pendidikan, khususnya dalam upaya mendukung peningkatan hasil belajar siswa yang inklusif. Ada berbagai aktor kunci yang dilibatkan dalam kegiatan ini , seperti BPMP NTB, BGP NTB, Dinas Dikpora, Kantor Kemenag, DPRD, pengawas, kepala sekolah dan madrasah, guru, serta perwakilan dari INOVASI dan pegiat literasi. Harapannya kegiatan ini akan memberikan input terhadap dokumen perencanaan daerah yang masih dalam proses penyusunan.

Kegiatan diawali dengan sesi refleksi dan diskusi berbasis data untuk menggambarkan kondisi pendidikan di Dompu yang juga dilihat dari perspektif gender, disabilitas, inklusi sosial, dan perubahan iklim. Peserta diskusi menyepakati isu-isu prioritas yang perlu segera ditangani, yaitu kecakapan dasar (literasi, numerasi, karakter) dan inklusi sosial. Selain juga mengidentifikasi pemangku kepentingan yang relevan untuk masing-masing isu. Lebih jauh, para aktor yang terlibat juga berhasil menggali lebih dalam permasalahan yang ada.

Masalah pelik yang mendapatkan perhatian adalah data dari rapor pendidikan terbaru yang menyebutkan bahwa 39% siswa SD/MI di Dompu belum mencapai kompetensi minimum literasi dan numerasi. Angka ini berada di bawah rata-rata capaian provinsi. Dari hasil diskusi, penyebab utama yang teridentifikasi antara lain rendahnya kompetensi guru, keterbatasan bahan bacaan yang sesuai kebutuhan peserta didik, kurangnya tingkat kehadiran peserta didik di sekolah/madrasah, serta kurangnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pembelajaran.

Sementara itu, masih tingginya angka kekerasan dan intoleransi di lingkungan satuan pendidikan menjadi perhatian serius. Kekerasan yang kerap terjadi hadir dalam bentuk perundungan, kekerasan fisik, hingga kekerasan berbasis konteks lokal. Kondisi ini diperburuk dengan masih kurangnya kemampuan guru dalam penanganan serta belum optimalnya mekanisme pelaporan.

Sementara itu, terkait isu inklusi sosial, hanya 8,2% SD dan MI di Dompu yang menyediakan layanan pendidikan yang inklusif. Ini juga terkait sebaran Sekolah Luar Biasa (SLB) yang belum merata. Data Pusdatin mencatat lebih dari 4.000 anak usia sekolah tercatat tidak mendapatkan layanan pendidikan. Implementasi regulasi terkait siswa dengan disabilitas juga dinilai belum berjalan optimal.

Sebagai tindak lanjut, peserta menyepakati pentingnya memperkuat kompetensi guru, meningkatkan ketersediaan bahan ajar dan sarana pendukung, menguatkan kolaborasi antar-lembaga (termasuk perencanaan, implementasi, dan monev) berbasis data, mendorong kepemimpinan sekolah yang inklusif dan responsif gender. Selama kegiatan, peserta juga berhasil menyusun peta pemangku kepentingan terhadap urusan prioritas yang dipilih.

Dalam sesi refleksi, peserta diskusi menyatakan pentingnya ruang diskusi terkait pendidikan, dimana semua pihak bisa memberikan informasi dan pandangan berdasarkan peran dan fungsi serta konteks yang ada di daerah. Ridwan – Plt. Kepala Kemenag Kementerian Agama menyatakan bahwa mereka mendapatkan cara baru dalam menggali permasalahan di sekolah/madrasah. Kabid Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora), Taufik, juga menyampaikan komitmennya untuk menindaklanjuti semua hasil diskusi.

Kegiatan ini menjadi langkah awal menuju perencanaan pendidikan yang lebih inklusif, kolaboratif, dan berbasis data di Kabupaten Dompu.
“Saya harap hasil kegiatan ini menjadi input penting dalam proses perencanaan Pembangunan daerah yang saat ini sedang berjalan”, pungkas Muhammad Adha, dalam sambutan pembukanya.

Setelah ini, pertemuan lanjutan direncanakan akan dilakukan lagi pada pekan ketiga Juni 2025 dengan agenda penyusun rencana aksi.